Terkait Dugaan Korupsi Pemkot Palopo

Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (PP IPMIL) Palopo versi Rusdi Amir cs tetap akan melanjutkan laporan terkait dugaan korupsi Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo ke institusi hukum terkait.
Bersama Badan Koordinasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum (Bakornas LKB) PB HMI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi), dan Forum Mahasiswa Pinggiran (FMP), IPMIL versi Rusdi mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers dan dikirim ke redaksi Tribun, Senin (2/7).
Dalam rilis yang ditandatangani Rusdi Amir (IPMIL), Sabaruddin (LKBH PB HMI), Ilham Rajab (Ismahi), dan Maulana Yusdianto (FMP) diungkapkan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sulsel yang berujung pada penginjakan dan pelemparan telur terhadap foto Wali Kota Palopo Tenriadjeng sengaja dibesar-besarkan sehingga inti aksi terkaburkan.
“Perlu kami sampaikan bahwa kejadian penginjakan dan pelemparan telur foto Wali Kota Palopo adalah kejadian insedentil seperti sering terjadi dalam setiap aksi-aksi mahasiswa. Kami juga sama sekali tidak bermaksud untuk menghina Wali Kota Palopo secara pribadi maupun institusi Pemerintah Kota Palopo,” katanya.
“Atas kejadian insedentil penginjakan dan pelemparan telur dianggap sebagai penghinaan, maka dengan ini kami mohon maaf. Akan tetapi kami tegaskan bahwa kami tidak pernah bermaksud untuk menghina siapapun,” jelasnya.
Mereka meminta semua pihak yang tidak bertanggung jawab dengan masalah tersebut agar tidak membesar-besarkan kasus penginjakan foto dan pelemparan telur. Upaya itu dinilai sebagai pengalihan isu sehingga kasus dugaan korupsi yang sementara disikapi dikaburkan.
“Kami tetap melanjutkan laporan kami ke semua institusi hukum termasuk KPK dan kejaksaan agung serta yang berkompeten terhadap kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Palopo,” terangnya.

Dugaan Korupsi
PADA unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sulsel, beberapa waktu lalu, Rusdi cs mendesak kejati mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pemkot Palopo. Di antaranya proyek 16 ruas jalan Kota Palopo dan proyek jembatan lingkar Kota palopo
Selain itu, mereka juga meminta penggunaan dana sekitar Rp 5 miliar untuk mengikuti Pekan Olahraga Daerah (Porda) di Bone, pemberian dana hibah tahun 2003 lalu yang tidak jelas peruntukannya, dana insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 2004-2007, hingga dugaan mark up pembelian alat berat eskavator agar diselidiki. (ute)