Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengklaim keberadaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 68 Purangi, Desa Purangi, Kecamatan Wara Selatan, sah milik pemerintah. Pemkot menguasai SDN 68 Purangi adalah sah secara hukum berdasarkan penyerahan aset dari Pemkab Luwu ke Pemkot Palopo.
Sebelumnya, oknum pemilik tanah Wahir Ponggama menyegl sekolah tersebut dengan alasan tuntutan ganti rugi belum diselesaikan oleh pemerintah. Kuasa hukum Wahir, Syafruddin Jalal, saat itu mengatakan, Wahir memiliki alat bukti berupa akta jual beli tahun 1941.
Kemudian bukti pembayaran pajak sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2007 ini. Status tanah itu, jelasnya, dipinjamkan kepada pemerintah. Saat itu, Wakir sendiri yang meminjamkan lahan tersebut untuk pembangunan sekolah.
Pemkot Palopo melalui Kepala Bagian Hukum, Ibrahim Tasbih, menjelaskan, pada dasarnya pemerintah telah menyikapi tuntutan dari Wahir dengan menjawab somasi pengacaranya atas nama Wahyuddin M Nur.
Somasi itu dijawab dengan surat tertulis nomor 180/86/HUK/V/2007 tanggal 28 Mei 2007. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di ruang kerja Asisten I tanggal 26 Juni. Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan dasar surat yang dijadikan alasan untuk mengklaim sebagai pemilik tanah.
Janggal
Surat yang dijadikan dasar itu harus dikaji lebih mendalam mengingat adanya kejanggalan dimana surat tersebut terbit jauh sebelum Indonesia merdeka (1941) dan berformat tulisan komputer. Umumnya orang tahu saat itu belum ada komputer.
“Selain itu berdasarkan keterangan dan informasi dari masyarakat di Kelurahan Samppodo dan Purangi, pihak Wahir dkk (ahli waris Maning Ponggama) tidak pernah menggarap lokasi yang dimaksud,” jelasnya dalam rilisnya kepada Tribun, Jumat (6.7).
Istilah akte jual beli, kata Ibrahim, belum ada pada tahun 1941. Akte jual beli baru dikenal setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.