Berlaku Mulai Seleksi CPNS 2007; Tenaga Administrasi Berlebihan, Sebagian Diambil dari Honorer; 300 Ribu Guru Kontrak Jadi CPNS Tahun Ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendi menegaskan, lulusan sekolah menegah atas (SMA) tak bisa lagi menjadi pewagai negeri sipil (PNS) terhitung mulai seleksi CPNS 2007.
Taufik mengungkapkan hal itu di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/7).
“Pada instansi daerah, atau unit-unit kerja tertentu, jumlah tenaga administrasi dirasakan terlalu besar dibanding PNS yang melaksanakan tugas pokok organisasi. Untuk itu dalam formasi tahun 2007 yang kualifikasi pendidikannya bersifat umum SLTA atau sederajat tidak akan dipertimbangkan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muallim, mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena belum mengetahui alasan menneg PAN meniadakan lulusan SMA ikut seleksi CPNS.
“Setahu saya, sudah ada PP (Peraturan Pemerintah) No 48/2004 yang mengatur pengadaan CPNS. Kita harus melihat rujukannya. Pernyataan Pak Menteri PAN juga sering berubah-ubah,” ujar Muallim.

Tenaga Honorer
Menurut Taufik, tenaga administrasi akan memanfaatkan tenaga honorer yang sudah ada. Hingga akhir 2006 lalu, jumlah PNS mencapai 3.725.231 orang yang tersebar pada unit kerja instansi pusat maupun di daerah.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2006, PNS lulusan SMA tercatat 1.338.321 orang atau sekitar 35,9 persen dari total CPNS yang ada.
Sedangkan lulusan DIII atau sarjana muda sebanyak 309.735 (8,3 persen) dan lulusan sarjana (S1) jumlahnya 1.077.912 orang (28,9 persen) atau terbanyak kedua setelah SMA.
Dari total 3,7 juta PNS, sekitar 40 persen merupakan jabatan fungsional yang standar kebutuhannyya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan 40 persen lainya adalah guru.
Bila pemerintah pusat akan memanfaatkan tenaga honorer untuk pekerjaan adiministratif, Muallim mengatakan sebagian tenaga honorer adalah lulusan universitas.
“Jadi, kurang tepat juga kalau honorer ini dijadikan sebagai pengganti lulusan SMA,” kata Muallim.

Tanggapan BKD
Kepala Bagian Kepegawaian Kota Makassar, Sittiara, menilai, pernyataan menteri itu wajar saja bila mengingat kondisi saat ini yang membutuhkan peningkatan SDM. Namun, dia mengingatkan tidak semua daerah dapat menerapkan kebijakan pemerintah pusat. Banyak pertimbangan yang membuat daerah harus juga merekrut tenaga lulusan SMA/sederajat.
“Rekrutmen tahun ini untuk pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu seperti guru, perawat, dan tenaga teknis lainnya. Sebenarnya banyak spesifikasi kerja yang tidak bisa diisi oleh sarjana. Misalnya sopir. Masa sopir harus S1? Terus tenaga perawat, mana ada sekolah perawat yang S1,” ujar Sittiara.
Menurutnya, pernyataan menteri tersebut mungkin bisa diterapkan untuk instansi tingkat pusat. Tetapi tidak bisa diterapkan sama di daerah.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Pegawai BKD Bone, Andi Singkeru, mengatakan, pihaknya tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat.
“Untuk setelah tahun 2009, kalau ada kebijakan dari pimpinan mengenai penerimaan dari kalangan SMA, bisa saja kami tetap akan menerima. Tapi akan diarahkan ke pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan seperti pelayanan kesehatan, guru, dan tenaga penyuluh,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab Bone tidak mengangkat tenaga honorer dari kalangan SMA meski juga ada pemikiran untuk mewadahi alumni SMA kita. “Ya semoga saja ada kebijakan dari pemerintah mengenai tamatan SMA ini biar mereka bisa tetap ditampung,” tambahnya.

300 Ribu
Dalam kesempatan rakornas, Taufik juga mengatakan untuk tahun 2007 ini jumlah guru yang akan diangkat secara nasional sebagai CPNS sebanyak 300 ribu.
Jumlah itu terdiri atas 250 ribu guru untuk ditempatkan di daerahdan 50 ribu guru untuk pusat. Untuk guru honorer atau guru bantu, usia maksimal yang akan diangkat adalah usia 46 tahun.
“Untuk yang di atas itu kita akan gunakan pendekatan kesejahteraan. Kita tidak ingin menambah lagi tenaga nonkarier. Yang nonkarier ikut outsourcing saja seperti swasta,” kata Taufik.
Dia juga mengungkapkan, untuk keberhasilan penyelesaian masalah-masalah dalam bidang aparatur negara diperlukan dua hal pokok.
Pertama adalah perubahan pola pikir dan pola sikap. Kedua adalah perbaikan manajemen dalam bidang kelembagaan, ketatalaksanaan SDM aparatur, akuntabilitas serta pengawasan.