Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Palopo mempertanyakan pengerjaan proyek pembangunan Lagota Plaza yang hingga saat ini belum rampung pengerjaannya. Sementara dana untuk proyek tersebut sudah cair 100 persen.
Hal itu diungkapkan anggota panggar DPRD, Budiman dan Irwan Hamid, dalam rapat pembahasan anggaran tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palopo Tahun Anggaran 2006 di ruang rapat panitia musyawarah DPRD, Rabu (18/7).
“Saya ingin agar kadispenda memberikan penjelasan selaku penanggung jawab dan pengguna anggaran proyek Lagota Palza. Di mana proyek tersebut hingga saat ini belum rampung pengerjaannya tetapi anggarannya sudah cair 100 persen,” kata Budiman.
Budiman menuturkan, berdasarkan perencanaan awal proyek Lagota Plaza yang menggunakan anggaran Rp 200 juta lebih, di sisi kiri dan kanan tempat tersebut dibangun dua pintu gerbang. Namun hingga proyek tersebut dianggap telah selesai, pembangunan pintu gerbang tidak dilaksanakan.
“Yang menjadi pertanyaan kami (panggar), kenapa bisa anggaran itu cair seratus persen sementara pengerjaannya belum rampung dan hal ini sepertinya dibiarkan saja oleh dispenda,” kata Irwan.
Insentif PBB
Selain pembangunan pintu gerbang Lagota Plaza, Irwan juga meminta agar eksekutif dalam hal ini dispenda mentrasparankan penggunaan dana insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 1,9 miliar yang diperoleh Pemkot Palopo tahun 2006 lalu.
“Insentif PBB itu kan merupakan pendapatan daerah, seharusnya penggunaannya tertuang dalam program kerja atau belanja modal dispenda dan dijabarkan dalam APBD. Tetapi ini tidak, penggunaan anggaran tersebut (insentif) PBB oleh dispenda terkesan semaunya saja mau diapakan uang itu dan tidak ada laporannya ke dewan,” kata Irwan.

Telah Ditegur
MENYIKAPI pertanyaan anggota panitia anggaran itu, Kepala Dispenda Kota Palopo, Lanteng Bustamin, mengatakan, pihaknya telah menegur pimpinan kegiatan proyek pembangunan Lagota Plaza.
“Bahkan kami telah meminta kepada pimpinan kegiatan agar mengembalikan dana pembangunan pintu gerbang Lagota Plaza tetapi hingga saat ini belum dikembalikan. Soal insentif PBB, penggunaannya sudah sesuai ketentuan yaitu untuk peningkatan atau intensifikasi pemungutan PBB,” katanya.
Merasa tidak puas dengan jawaban Lanteng, Budiman dan Irwan meminta agar pimpinan rapat yang dipandu Wakil Ketua I dan II DPRD Palopo, Harla Ratda dan A Falsafah, agar pembangunan pintu gerbang Lagota dan penggunaan dana insnetif PBB dibuatkan catatan khusus untuk ditindaklanjuti.