Ribuan mahasiswa perguruan tinggi di Makassar terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel, November mendatang. Hal itu terjadi karena mereka tidak memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
“Mereka yang tidak memiliki status sebagai warga Makassar tidak dapat memilih di Makassar. Akan banyak sekali mahasiswa yang kehilangan hak pilihnya di Makassar,” kata Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Maruhum Sinaga, di Balaikota Makassar, Selasa (24/7).
Hal ini diungkapkan Maruhum di hadapan anggota Komisi I DPRD Sulsel yang dipimpin Moh Roem dalam kunjungannya ke Balaikota. Para legislator diterima Wakil Wali Kota Makassar, Andi Herry Iskandar.
Dari 1,6 juta warga Makassar (data kasar jumlah penduduk 2006), hanya 929.360 orang yang terdaftar sebagai calon pemilih. Diperkirakan dari penduduk yang tidak terdata sebagai pemilih, sebanyak 50 ribu orang di antaranya adalah mahasiswa.
Mereka terutama adalah mahasiswa dari kabupaten/kota di luar Makassar atau Sulsel yang tidak melakukan pengurusan dokumen kepindahan dari daerah asalnya ke Makassar. Atau mereka bisa juga mahasiswa asli Makassar yang tidak melakukan pengurusan KTP sejak tahun 2005.
“Kami imbau, kalau mahasiswa ingin memilih di Makassar untuk segera melakukan pengurusan dokumen kepindahan atau surat kepindahan sementara dari daerah asal. Kami tidak akan mendata mahasiswa sebagai pemilih di Makassar,” lanjut Maruhum.
Saat ini, kelurahan sedang memajang data pemilih dengan maksud verifikasi. Warga Makassar diimbau untuk mengecek apakah namanya tertulis atau tidak. Jika tidak tertulis berarti belum terdata sebagai pemilih. Warga dapat melaporkan hal itu kepada lurah dengan membawa KTP.