Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengungkapkan, meskipun program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir telah diperkenalkan sejak 2003 namun hingga kini baru tiga BPR Pesisir yang mendapatkan ijin operasi.

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K-DKP) Syamsul Maarif di Jakarta, Rabu mengatakan, pada 2003 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkenalkan program BPR Pesisir.

“Dalam perjalanannya program BPR Pesisir mengalami pasang surut berkaitan dengan regulasi perbankan nasional tentang persyaratan pendirian BPR,” katanya.

Hal itu, tambahnya, ketika menyampaikan hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, mengakibatkan yang semula 21 kabupaten/kota mengikuti program BPR Pesisir kemudian menyusut menjadi sembilan.

Sampai saat ini dari sembilan kabupaten/kota peserta program BPR Pesisir, baru tiga BPR Pesisir yang telah berhasil keluar ijin operasionalnya.

Tiga BPR Pesisir yang berhasil memiliki ijin operasi tersebut, lanjutnya, yakni BPR Pesisir di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan dan Pasuruan.

Menurut Syamsul, keberadaan BPR Pesisir merupakan salah satu unit usaha simpan pinjam masyarakat pesisir yang berfungsi sebagai intermediasi lembaga perbankan dengan masyarakat pesisir.

Dikatakannya, peran lembaga perbankan dalam pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat pesisir masih kurang maksimal sampai saat ini.

“Lembaga perbankan hingga kini enggan melayani kebutuhan kredit masyarakat pesisir karena resiko usaha yang tinggi,” katanya.

Untuk mengatasi kesulitan kredit mikro bagi masyarakat pesisir maka DKP membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada 2001 melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Lembaga tersebut merupakan salah satu alternatif solusi bagi terjaminnya ketersediaan akses kredit bagi masyarakat pesisir.

Sampai saat ini telah terbentuk sebanyak 277 unit LKM yang berbasis di kawasan pesisir.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pasuruaan, Dirjen KP3K meresmikan beroperasinya BPR Pesisir “Mina Mandiri”.

“Kita mengharapkan BPR Pesisir ini mampu meningkatkan kegiatan usaha khususnya budidaya tambak dan pengolahan rumput laut yang sedang berkembang di Kabupaten Pasuruan,” katanya.